General Secretary of KIARA (Fisheries Justice Coalition)
Address. Jl Teluk Bayur I No.7C Kompleks TNI AL Rawa Bambu
Pasar Minggu, Jakarta-INDONESIA 12520
Mobile. +62 818773515
Telp/Fax. +62 21 788 31383
email. mriza_damanik@ yahoo.com ; riza.damanik@ gmail.com
blog. www.nusantarakusatu .wordpress. com
web. www.kiara.or. id
Terkait dengan data tersebut, maka perubahan iklim akan mengakibatkan dampak yang sangat dirasakan oleh manusia, antara lain;
Peningkatan Permukaan Air Laut
karena naiknya suhu bumi bisa mencairkan es di daerah kutub. Menurut IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), dalam 100 tahun terakhir telah terjadi peningkatan air laut setinggi 10-25 cm. Sementara menurut laporan Greenpeace, diperkirakan pada tahun 2100 mendatang akan terjadi peningkatan air laut setinggi 19-95 cm. Peningkatan air laut setinggi 1 meter akan mengakibatkan hilangnya pulau atau daratan di dunia;
Naiknya permukaan air laut akan mengakibatkan kurangnya daya tahan pesisir pantai sehingga rentan tehadap erosi. Hal ini juga mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur dan pemukiman di tepi pantai. Fenomena ini bisa menimbulkan pengungsian.
Perubahan iklim juga mengakibatkan terjadinya pergeseran musim karena terjadi perubahan tekanan dan suhu udara. Implikasinya musim kemarau akan berlangsung lama sehingga dan menimbulkan bencana kekeringan dan penggurunan. Negara-negara yang diperkirakan akan mengalami kekeringan adalah Afrika, Eropa, Amerika Utara dan Australia. Sementara di sisi lain, musim hujan akan berlangsung dalam waktu yang singkat dengan intensitas curah hujan lebih tinggi sehingga menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor.
Terjadinya Bencana Krisis Kemanusiaan
Karena kurangnya persediaan bahan pangan akibat tingginya potensi gagal panen yang disebabkan perubahan suhu yang tidak menentu, sehingga menurunkan produktivitas pertanian. Produktivitas pertanian di daerah tropis akan menurun jika suhu rata-rata global meningkat 1-2 derajat Celsius. Di sisi lain, mencairnya es di kutub akan menimbulkan pemuaian massa air laut dan kenaikan air laut, sehingga hal ini akan menurunkan produksi tambak ikan dan udang. Adapun dampak akumulatif dari keadaan ini adalah meluasnya bencana kelaparan dan meluasnya gizi buruk.
Krisis Air Bersih
Krisis air ini disebabkan oleh masa kekeringan sejak musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut, disebabkan pergantian musim yang tidak stabil, sehingga daerah yang jarang air terancam mengalami krisis air. Sumber kebutuhan air tawar sepertiga penduduk dunia kering pada tahun 2100. Dan pada pertengahan abad ini, daerah subtropis dan tropis yang kering akan mengalami kekurangan air sebanyak 10-30 persen sehingga terancam bencana kekeringan.
Meluasnya Berbagai Penyakit yang Mengancam Spesies Manusia
Hal ini disebabkan oleh naiknya suhu udara yang menyebabkan masa inkubasi nyamuk semakin pendek. Dampaknya, penyakit yg ditularkan nyamuk akan berkembang biak dengan lebih cepat. Penyebaran penyakit ini khususnya di daerah Tropis, seperti demam berdarah, diare, malaria dan leptospirosis karena bertambahnya populasi serangga (nyamuk) sebagai vektor penyakit. Gelombang panas yang melanda Eropa tahun 2005 meningkatkan angka "heat stroke" (serangan panas kuat) yang mematikan, infeksi salmonela, dan "hay fever" (demam akibat alergi rumput kering).
Hilangnya Berbagai Jenis Keaneragaman Hayati.
Perubahan suhu bumi yang tidak menentu mengakibatkan hilangnya spesies flora dan fauna karena tidak dapat beradaptasi, dan sekitar 20-30 persen spesies tanaman dan hewan akan punah bila suhu rata-rata global naik 1,5-2,5 derajat Celsius. Selain itu, naiknya suhu air akan meningkatkan keasaman laut. Bertambahnya Karbon dioksida di atmosfer diperkirakan membawa dampak negatif pada organisme laut seperti terumbu karang (cloral bleaching) dan punahnya spesies lain yang bergantung pada organisme tersebut. Sehingga diperkirakan sekitar 80% spesies tanaman dan binatang akan punah dalam satu abad mendatang.Peningkatan suhu pada kemarau mengakibatkan mudah terbakarnya ranting atau daun akibat gesekan sehingga meningkatkan peluang kebakaran hutan.
Kerugian Materi dan Non-Materi.
Pemanasan global yang menimbulkan bencana akibat topan, banjir dan badai, kira-kira 150.000 jiwa tewas setiap tahunnya. Tahun 2003, gelombang udara panas di Eropa menelan 25.482 jiwa dalam 20 tahun mendatang (sumber data WHO, UNEP, dan World Meteorology Council). Selain itu, di tahun 2080 diperkirakan akan ada jutaan orang terkena banjir setiap tahun akibat naiknya permukaan air laut. Risiko terbesar terjadi di dataran rendah padat penduduk, khususnya delta-delta Asia dan Afrika serta pulau-pulau kecil. Sedangkan perkiraan kerugian materi dari perubahan iklim mencapi USD 11 Miliyar atau sekitar 110 triliyun pertahunnya.
Mencairnya es di Kutub.
Perubahan iklim yang disebabkan naiknya suhu permukaan bumi dapat menyebabkan mencairnya es dan gletser di seluruh dunia, terutama di kutub Utara dan di kutub Selatan. Sejak tahun 1960an, es di kutub dunia telah berkurang 10%, sementara ketebalan es di kutub Utara telah berkurang 42% dalam 40 tahun terakhir (Prench, 2001). Data lain menyebutkan hilangnya 10-20% gletser di pegunungan Alpen juga menandai akibat pemanasan global ini. Dampak dari mencairnya kutub Utara dan kutub Selatan akan mengakibatkan pemuaian massa air laut dan kenaikan air laut.
Teks: Fitrihari
Editor: puji eka purnama
untuk HMIK tercinta
HIDUP MAHASISWA HIDUP LAUT INDONESIAUntuk kawan-kawan sekalian…
Ada info penting yang harus di baca bwt kalian…
MENANGKAN HADIAH SEJUMLAH
JUARA I : TROPHY MENRISTEK + Rp 5.000.000
JUARA II : TROPHY + Rp 3.500.000
JUARA II : TROPHY + Rp 2.000.000
10 KELOMPOK FINALIS BERHAK MENGIKUTI ”THE BEAUTY OF ASIA CITY TOUR”.
Ikuti pembuatan proposal PENELITIAN ”RISTEC UNDIP”
Bidang Ilmu yang dilombakan :
-bioteknologi
-Pengelolaan Lingkungan dan SDA
-Energi Alternatif
-SenirRupa dan Desain
-Kewirausahaan
-Manajemen Sunber Daya Manusia
Persyaratan Peserta:
peserta terdaftar sebagai mahasiswa aktif S1 atau diploma untuk semua jurusan PT negeri dan swasta seluruh Indonesia
Anggota klompok max 3 orang dpt dari satu displin ilmu yg berbeda dlm satu perguruan tinggi
Ketentuan Lomaba
peserta wajib mendaftarkan diri sebelum menyerahkan karyanya.
dikumpulkan proposal hard 4 rangkap di sekretariat RISTEC & soft via email paling lambat 4 Agustus 2008.
format penulisan sesuai dengan format yg disediakan. (Lihat website)
karya merupakan karya sendiri yg blum pernah diikutkan, disertakan atau memenangkan lomba serupa di tempat lain.
proposal penelitian yang dilombakan akan diseleksi dan dipilih 10 finalis.
peserta mengumpulkan naskah proposal dalam bentuk :
4 naskah proposal hard copy
Soft copy dlm bentuk CD
para finalis menampilkan karya mereka di depan juri, dan khalayak umum pada saat grand final dan akan mendapatkan tambahan nilai bila menmpilkan prototype karyanya.
Pengumuman finalis dapat diakses melalui web site pada tanggal 16 Agustus 2008.
finalis dan peserta RISTEC UNDIP berhak menghadiri grand final pada tanggal 28 Agustus 2008 bertempat di gedung Prof. Sudharto, SH Komplek Univ. Diponegoro Tembalang.
Setiap tim boleh mengajukan lebih dari satu proposal penelitian.
keputusan juri mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
perubahan ketentuan lomba wewenang panitia.
Proses seleksi
Tahap pendaftaran: 13 Mei – 5 Agustus 2008
Tahap penerimaan proposal: 13 Mei – 15 Agustus 2008
Tahap seleksi: 5 Agustus – 15 Agustus 2008
Pengumuman finalis 16 Agustus 2008
Grand final: 28 Agustus 2008
FORUM IPTEK UNTUK BEM SELURUH INDONESIA 29 AGUSTUS 2008
Untuk informasi lebih lengkap klik www.bem-ft.undip.ac.id
Email : ristecundip@gmail.com
CP : ANDIKA MAHARDHIKA ( 085640592439 )
CAHYO ANDRIANTO ( 081326451021 )
Kehidupan manusia sangat tergantung pada keseimbangan lingkungan hidup. Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa keberadaan lingkungan. Demikian pula makhluk hidup lainnya. sebaliknya kelestarian lingkungan juga tergantung pada usaha manusia untuk meestarikannya. Jika manusia lalai dalam menjaga lingkungannya maka kelestarian lingkungan hidup tidak mungkin dapat dipertahankan.
Menjaga lingkungan hidup sangatlah penting, kita tidak perlu jauh-jauh untuk menjaganya, cukup dari lingkungan sekitar saja pun kita dapat menjaga dan menumbuh kembangkan pepohonan hijau agar efek dari global warming itu sendiri bisa berkurang.
Pada kesempatan ini HMIK mengadakan kegiatan Kepemudaan yang bertema kan “Let's Save The Earth : It's Easy to Green”. Yang akan diadakan pada tanggal 26 April 2009 yang bertempat di Kampus Kelautan Tembalang dan Sekitar kampus tembalang Universitas Diponegoro.
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia yang menghadiri Temu Konsolidasi Organisasi Nelayan Indonesia, pada tanggal 4-5 Maret 2008, di Gedung YTKI-Jakarta, menyampaikan kesaksian dan tuntutan pada pengurus negara Indonesia, sebagai berikut:
Bahwa sejak rezim Orde Baru, nasib nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia senantiasa terpinggirkan. Program pembangunan yang dilakukan lebih menitikberatkan pada persoalan pertanian dan pembangunan infrastruktur darat. Nelayan dan masyarakat pesisir tidak menjadi sektor penting bagi program pembangunan. Padahal faktanya, lebih dari 67% kabupaten/kota di Indonesia merupakan kabupaten/kota pesisir atau yang berhadapan langsung dengan perairan laut. Kenyataan lainnya, lebih dari 65% total penduduk Indonesia tinggal dan menggantungkan hidupnya pada sumber daya pesisir dan laut;
Bahwa rezim SBY-JK, tidak lebih baik dari pada rezim-rezim sebelumnya. Politik ekonomi yang dibangun oleh rezim ini masih merujuk pada watak dan corak kepemimpinan yang anti rakyat, menghamba dan tunduk-tertindas pada kekuatan pemodal dan sangat tergantung pada utang luar negeri, termasuk untuk kegiatan kelautan dan perikanan;
Bahwa rezim SBY-JK, telah dengan sengaja mempertontonkan keberpihakannya kepada pemodal sekaligus anti nelayan melalui UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP-PPK). Dengan sertifikat HP-3 (Hak Penguasaan Perairan Pesisir) pengurus negara memberikan keistimewaan pada pemodal besar untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber-sumber kehidupan nelayan dan masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga lebih dari 20 tahun. Demikian sama halnya, dengan keberadaan UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
Bahwa politik konservasi laut yang dianut oleh SBY-JK, telah membatasi akses nelayan untuk mengelola sumber-sumber kehidupan di wilayah laut dan pesisir. Pendekatan konservasi laut yang bias darat, anti nelayan, dan syarat utang luar negeri terbukti telah menyebabkan konflik yang merugikan kehidupan nelayan baik berupa harta benda hingga korban jiwa. Kasus Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur (2003-2004); Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara (2002-2007); dan Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara (2001-2005) adalah sejumlah konflik yang melibatkan aparat keamanan (TNI/POLRI), Balai Pengelola Taman Nasional, dan di sokong oleh lembaga-lembaga konservasi internasional seperti WWF, TNC, NRM dan CI;
Bahwa pemerintahan SBY-JK dengan sengaja membiarkan praktek-praktek pembuangan limbah tambang dan industri (tailing) yang mengakibatkan tercemar dan hancurnya sumber-sumber kehidupan nelayan di laut. Laut bukanlah tong sampah bagi kepentingan industri;
Bahwa politik pembangunan yang dijalankan dewasa ini, masih menempatkan perempuan nelayan sebagai sub-ordinat dari kepentingan pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
Bahwa politik adu-domba untuk memecah-belah kelompok nelayan dan masyarakat pesisir melalui dana pemberdayaan masyarakat (community development) yang berasal dari perusahan-perusahaan perusak lingkungan (seperti industri tambang dan migas) telah memicu konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dibanyak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia;
Bahwa konflik perikanan antara nelayan tradisional Indonesia berhadapan dengan industri perikanan dan kapal-kapal asing semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Kasus nelayan tradisional di kabupaten Bengkalis propinsi Riau melawan kelompok Jaring Batu/Jaring Dasar sejak tahun 1983 sampai sekarang, dapat disebut mewakili konflik tersebut. Pemerintah pusat dan daerah terlihat terus membiarkan konflik terjadi hingga menimbulkan korban jiwa dan material. Setidaknya tercatat 5 (lima) orang nelayan tradisional telah tewas dalam konflik ini;
Bahwa kami juga menilai politik klaim atas nama Nelayan Indonesia yang senantiasa diterapkan pemerintah melalui organisasi seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) selama ini, sama sekali tidak membawa manfaat yang optimal bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat nelayan dan pesisir Indonesia;
Bahwa berdasarkan kesaksian, penilaian, dan fakta-fakta di atas, maka Kami menuntut kepada pengurus negara: a. Tingkatkan jaminan keselamatan serta kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir dengan menerapkan kebijakan ekonomi politik yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar nelayan dan masyarakat pesisir termasuk aman dari ancaman bencana; b. Segera merubah total seluruh kebijakan ekonomi politik untuk tidak lagi menghamba pada kuasa pemodal serta tergantung pada utang luar negeri dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang selama ini membiayai proyek-proyek kelautan dan perikanan di Indonesia, seperti Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (ADB); termasuk bantuan dari lembaga-lembaga konservasi internasional seperti WWF, TNC, NRM, dan CI yang anti-rakyat dan justru memperdagangkan sumber-sumber kehidupan nelayan; c. Cabut UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; d. Hentikan pengkaplingan dan zonasi kawasan pesisir dan laut atas nama Taman Nasional dan konservasi laut; e. Hentikan program reklamasi pantai; f. Hentikan praktek perikanan ilegal (illegal fishing) di seluruh perairan Indonesia; g. Hentikan ekspansi industri pertambakan dan perikanan; h. Hentikan pembuangan limbah ke laut; i. Hentikan eksploitasi sumberdaya pesisir dan laut, seperti pasir laut; j. Hentikan tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap nelayan di seluruh Indonesia; k. Tingkatkan kualitas hidup perempuan nelayan untuk mendapatkan hak-haknya atas pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir.
Kami menyerukan seluruh nelayan dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk terus merapatkan barisan dan mengokohkan persatuan rakyat demi terwujudnya kesejahteraan nelayan Indonesia.
Demikian resolusi nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia ini kami sampaikan.
Nelayan Indonesia Bersatulah!!
Jakarta, 6 Maret 2008
Peserta Konsolidasi Nelayan Nasional Indonesia
SNKB-Riau, KOMPI-Jabar, SINAR-Sulut, LPSDN-NTB,
FPWK-Jatim, INSAN-Kalsel, SETAM-Jogjakarta, WALHI, SP Anging Mamiri Sulsel, Solidaritas Perempuan, PP SHI, FKNJ-Jakarta, FPMTN-Lampung
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Riza Damanik
Pangkampanye Isu Pesisir dan Kelautan
Email Riza Damanik
Telepon kantor: +62-(0)21-791 93 363
Mobile:
Fax: +62-(0)21-794 1673
Jakarta, 27 Maret 2008 – Rezim SBY-JK tegas menunjukkan ‘ketidakberpihakannya’ kepada nelayan Indonesia. Hal ini jelas terbaca dari tiga dosa besar yang terungkap: pertama, pemberlakuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sejak 26 Juni 2007; kedua, kembali memberlakukan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (harimau/trawl) di perairan Kalimantan Timur bagian Utara melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/MEN/2008; dan mengakomodir siasat pembangunan reklamasi pantai disejumlah propinsi di Indonesia.
“Itulah tiga dosa besar kepemimpinan SBY-JK. Sejak 2004 hingga kini, nelayan selalu dipinggirkan. Sinyalemen ini nampak dari direnggutnya mata penghidupan nelayan secara perlahan-lahan,” tegas Dedi Rahmanta dari Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional Indonesia (KP-NNI) di Jakarta.
“Dengan diberlakukannya UU No. 27/2007, jelas bahwa rezim SBY-JK hendak melakukan perluasan daerah perampasan sumber daya alam laut Indonesia hingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk itu, para pemodal diberi akses lewat HP-3 (Hak Penguasaan Perairan Pesisir). Dengan begitu, nelayan kecil makin terhimpit akses ekonominya dan terbuka peluang kehancuran ekologis,” tambah Dedi Rahmanta.
Belum lagi, upaya masif pemerintah untuk mereklamasi pantai, seperti di Jakarta, Sumatera Barat, Lampung, dan Kalimantan Timur. Di Teluk Jakarta, upaya pemerintah tersebut telah memarjinalkan dan menggusur masyarakat yang tinggal di sekitar Teluk Jakarta, yang notabene hanya untuk memenuhi kepentingan pemodal.
Dengan diberlakukannya UU No. 27/2007 ini, lebih kurang 297 kabupaten/kota pesisir terganggu mekanisme pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilnya. “Mengingat besarnya peluang yang industri dan swasta untuk menguasai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, secara implisit dapat dipahami bahwa pemerintahan SBY-JK lewat HP-3 hendak menggusur nelayan dari ruang penghidupan dan wilayah tangkapnya,” jelas Dedi Rahmanta.
Tak hanya UU No. 27/2007, nelayan-nelayan di daerah juga tegas menolak diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/MEN/2008. Bagi mereka, kebijakan ini berpotensi meningkatkan intensitas konflik hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam kelautan di wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil. Bahkan, akan merusak lingkungan laut dan memiskinkan nelayan-nelayan kecil. “Keluarnya Permen tersebut menunjukkan pemerintah telah gagal mengatasi praktek kejahatan perikanan di perairan Indonesia, dengan melegalkan sebuah tindakan kejahatan perikanan” ujar Riza Damanik, Manager Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI. Lebih dari itu, Riza mengungkapkan bahwa Permen ini akan mempercepat terjadinya krisis ikan Indonesia, bahkan dunia.
Publikasi terbaru WALHI menunjukkan, sebelum 2015, Indonesia akan memasuki krisis ikan nasional. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsumsi ikan nasional, volume ekspor ikan nasional, dan volume tangkapan ikan secara ilegal diperairan Indonesia. Terlebih, praktek perikanan ilegal dan merusak lingkungan makin marak terjadi (Menjala Ikan Terakhir, WALHI, 2008).
Untuk itu, pemerintahan SBY-JK harus segera mencabut UU No. 27/2007, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/MEN/2008, dan kebijakan nasional lainnya yang kontraproduktif bagi keberlanjutan sumber daya alam laut dan kelangsungan hidup nelayan tradisional Indonesia.
Satu upaya konkret adalah memenuhan hak-hak dasar bagi nelayan tradisional Indonesia dan pencabutan kebijakan-kebijakan anti-lingkungan hidup dan rakyat. “Seharusnya, pelajaran panjang sekaligus pahit dari kehancuran hutan Indonesia, dapat menjadi inspirasi untuk membenahi dan menghindari jejak kehancuran ekologis yang sama di sektor pesisir dan laut” tegas Riza Damanik.
Pada kesempatan lain, Sinung Karto dari Kontras menambahkan, “pemerintah hendaknya bijak dalam mebuat kebijakan. Apalagi jika kebijakan yang akan dikeluarkan berpotensi besar melahirkan kerusakan lingkungan, kekerasan, dan dampak buruk yang menjadi turunan lainnya.
“Bencana ekologis makin meluas, dan tidak sedikit telah menelan korban jiwa. Kondisi lingkungan hidup makin tak keruan. Adakah sedikit kepedulian rezim SBY-JK kepada nelayan tradisional Indonesia? Atau mereka dibiarkan kelaparan dan terus hidup dalam penderitaan hingga ajal tiba? Satu hal yang pasti, nelayan tradisional tak akan tinggal diam melihat tiga dosa besar rezim SBY-JK,” desak Dedi.
Kontak:
Dedi Rahmanta, Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional Indonesia (KP-NNI): 0813.1491.9254
Sinung Karto, Kontras: 0856.1914.400
M. Riza Damanik, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut WALHI: 0818.773.515
Tanggal 3 Maret 2008 merupakan awal kuliah semester genap bagi seluruh mahasiswa Universitas Diponegoro. Kepastian awal kuliah yang jatuh pada tanggal tersebut sudah diketahui oleh seluruh civitas akademika Jurusan Ilmu Kelautan. Tetapi pada minggu pertama perkuliahan masih belum berjalan efektif. Hal ini sudah menjadi rahasia bersama baik dipihak mahasiswa maupun dosen sendiri. Selain itu adanya penjadwalan kuliah yang selalu berubah menjadi masalah baru lagi untuk penyesuaian perkuliahan yang ada.Selain jalan dalam kota yang mulai “hancur” juga terjadi di jalan Semarang – Demak yang merupakan satu – satunya akses jalan bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan dan dosen yang akan melaksanankan perkuliahan di Teluk Awur. Jalan yang berlubang sangat membahayakan bagi semua pengguna jalan terlebih kendaraan beroda 2. Lubang di jalan mempunyai diameter bervariasi mulai dari 10 - 50 cm dan kedalaman yang lumayan untuk membuat pengendara motor terjungkal ataupun membuat as mobil/truck patah. Kerusakan jalan ini ditambah dengan truck dan bis melaju dengan kecepatan tinggi membawa resiko lebih bagi pengguna jalan yang lain. Hal ini tidak separah yang hadapi oleh mahasiswa tahun sebelumnya. Di sisi kiri jalan sebelum memasuki kota Demak kita melihat papan peringatan “Hati – hati jalan bergelombang”, tetapi pada tahun ini peringatan tersebut tidak tepat lagi, karena jalan tidak sekedar bergelombang tetapi juga berlubang belum lagi bila hujan turun jalan menjadi berlumpur dan licin.
Cukup memprihatinkan memang yang dihadapi oleh mahasiswa saat ini yang berkuliah di Teluk Awur. Kita juga tidak tahu sampai kapan kerusakan itu akan dibiarkan begitu saja, tanpa kepastian perbaikan. Semoga saja pihak terkait segera melakukan perbaikan untuk menghindari hal – hal buruk terjadi. Resiko di jalan yang terlalu besar, itulah konsekuensi yang harus kita hadapi semua sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Kelautan untuk semester IV dan V.
Tetapi dalam konteks kampus maupun kehidupan mahasiswa terkini terancam mandul. Dimana gerakan mahasiswa saat ini mengalami penurunan sangat tajam, per kampus sebagai togak pergerakan mahasiswa pun ikut mlempem. Berbeda dengan kurun waktu 10 tahun lalu, persma kini tidak mempunyai konsolidasi nasional untuk membentuk character bulding dalam dunia pergerakan mahasiswa.
Persma saat ini terkesan sebagai komunitas yang nyentrik dan eksklusif. Hal ini sebagai batasan diri persma yang sejak dulu merupakan basis mahasiwa yang tingkat intelektualnya excellent perfeksionis di hadapan publik. Bahkan dalam lingkungan kampuspun, persma tak lagi memanfaatkan "bisa"-nya. Akibatnya, ia tak berbeda dari ular yang tak mampu mengigit musuhnya.
Hal ini bisa dilihat dari pemberitaan dan hasil penerbitan lembaga pers mahasiswa (LPM) di kampus. Ketajaman intelektual tak lagi dituangkan guna mengkritisi ketimpangan di lingkungan kampus. Mata pisau persma yang bernama kritisisme itu pun telah tumpul. Aneka persoalan kampus dibiarkan begitu saja. Mahasiswa lebih menuruti keinginan birokrasi kampus daripada menyuarakan hak - hak mahasiswa, yang samar - samar dirampas birokrat dengan berbagai kebijakannya di kampus.
Wartawan kampus malah kooperatif dengan kritik destruktif pejabat kampus, yang sering berpesan: "Mbok yang diberitakan itu yang baik baik saja. Yang buruk tidak usah ditulis...". Banyak kritik pedas yang masuk ketika isi penerbitan persma terlalu tajam menyerang birokrasi kampus. Katanya, persma tidak berimbang. Yang ditulis; cuma yang burukburuk saja,yang baik-baik tidak diperilihatkan.
Jika dicermati, sebenarnya posisi tawar (bargaining position) persma di kampus masih cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari adanya tawaran yang menginginkan pemberitaan “kesalihan kampus”. Sayangnya hal ini tidak dapat dimanfaatkan para pegiat LPM untuk mengkritisi birokrasi kampus.
Sikap kooperatif demkiaan memunculkan pemberitaan di luar kampus, meskipun membidik permasalahan internal kampus dengan porsi terbatas. Pola seperti ini mengakibatkan tingkat kedekatan (proximity) dan kebutuhan pembaca -kalangan mahasiswa- makin menjauh. Akhimya, muncul masalah krusial seperti yang dialami berbagai LPM di lndonesia saat ini. Berbagai penerbitan pers kampus, baik berbentuk tabloid, majalah, buletin, maupun jurnal, tidak mampu menarik minat pembaca dan mangkrak. Penerbitan ini tidak terdistrbusi dengan baik, dan akhirnya dijual kiloan kepada pembeli kertas bekas! Alangkah menyedihkan! LPM dibiayai melalui uang mahasiswa, tetapi produksinya malah tak diingini kalangan mahasiswa. Setidaknya dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan mahasiswa di kampus. (Suara Merdeka,19 Jan 2008)
Bagaimanakah dengan kehidupan pers yang ada di Ilmu Kelautan sendiri?? Tak ubahnya dengan ikan yang hidup tanpa air, terkapar lemas tak berdaya. Hal ini juga yang menjadikan aspirasi – aspirasi mahasiswa Ilmu Kelautan sendiri tak tersalurkan dengan jelas. Banyaknya timbul gab dalam tiap angkatan. Bahkan ketidak harmonisaan antara angkatan genap dan ganjil yang sangat kentara di antara kita. Kemajuan kampus kita sendiri di dukung dari kekompakan dari dalam mahasiswa sendiri. Kita mempunyai HMIK yang dengan siap menerima saran juga aspirasi tentang kampus kita.
Semoga dengan sedikit cuplikan dari tulisan ini dapat membuat kebangkitan kehidupan pers di Ilmu Kelautan UNDIP khususnya dan semua universitas di Indonesia. SELAMATKAN PERS MAHASISWA….!!!
-Pradana Saktya Adi-
Rupanya global warming (GV) menjadi masalah cukup pelik pada banyak negara. Sebuah langkah nyatatelah digelar PBB, dengan menggelar Framework Convention on Climate Change (FCCC) di NusaDua, Bali, akhir tahun lalu. Semoga hasil konferensi membuahkan tindak lanjut yang konkret pada seluruh bangsa, khususnya Indonesia, karena begitu besarnya dampak global warming. Diramalkan dalam waktu 20-30 tahun mendatang, banyak pulau di Indonesia terancam tenggelam. Terjadi pula peningkatan suhu secara signifikan di seluruh belahan bumi.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Beberapa penyebabnya adalah pencemaran limbah kimiawi dan udara yang tidak dapat terpenuhi oleh seleksi alam. Misalnya, banyak perkantoran yang seluruh ruangnya menggunakan mesin pendingin (air conditionerl / AC), karena suhu di sekitar kantor panas.
Mungkinkah manusia hidup tanpa AC? Hal ini dapat disiasati dengan menyediakan lahan untuk taman kantor. Letak tanaman kantor tidak melulu harus di depan kantor, bisa juga di-setting di dalam ruangan atau gedung.
Contoh lain adalah banyaknya angkutan umum yang sebenamya tidak layak beroperasi, karena gas buang yang dikeluarkan sangat tidak ramah lingkungan. Coba tengok angkot-angkot yang beroperasi di kota Semarang ini! Betapa pekat polusi gas buang yang dihasilkanya.
Setiap Negara punya cirri khas untuk mengatasi peningkatan global warming. Sejak ratusan tahun lalu, Belanda telah menggunakan sepeda kayuh sebagai alat transportasi utama. Seseorang yang pergi ke tempat jauh dan tidak mungkin dijangkau dengan sepeda akan menggunakan transportasi umum yang telah tersedia.
Selain itu, Pemerintah Belanda menerapkan pajak cukup mahal bagi peiiiilik kendaraan bermotor. Jadi pada intinya pemerintah setempat telah memikirkan secara serius akibat yang ditimbulkan kendaraan bermotor, yakni kesemerawutan di jalan dan polusi udara.
Mulailah dari lingkungan terdekat kita untuk mengurangi peningkatan global warming, misalnya membiasakan diri menggunakan sepeda atau angkutan umum untuk menuju ke suatu tempat, termasuk ke kampus-kampus. Hindari pemakaian AC dengan membuat taman atau penghijauan. Hindari menerima kantong plastik dari tempat belanjaan, diganti dengan kantong kertas. Mulailah dari sekarang. SELAMAT PULAU – PULAU KECIL INDONESIA…!!!
-Agus Wariyanto-
Di era generasi platinum yang muncul pada awal abad ke-21, masa depan bumi dihadapkan masalah krusial berupa perubahan iklim. Belakangan ini, suhu bumi terasa makin panas. Kita harus mampu memberi solusi terhadap problem pemanasan global, yang mampu meminimalkan emisi gas karbon yang menyebabkan efek rumah kaca.
Penyebab utama global warming adalah pembakaran bahan baker fosil (batubara, minyak bumi, dan gas alam) yang melepas gas rumah kaca (GRK). Elemen GRK yang memberi kontribusi dominan bagi pemanasan global adalah karbondioksida (C02) sebesar 82 persen, serta gas methan (H4) sebesar 15 persen.
Inti dari perubahan iklim adalah kegagalan sistem pasar dalam mengakomodasi masalah lingkungan, sehingga proses ekonomi meninggalkan persoalan serius seperti penipisan lapisan ozon, kehancuran keragaman hayati, dan perubahan iklim, serta memperburuk situasi kemiskinan.
Sebuah analisis pakar menunjukkan, dampak perubahan iklim ekstrem di Indonesia sepanjang tahun 1981-1990 menyebabkan penurunan produksi pertanian rata-rata 100.000 ton/tahun per kabupaten. Bahkan periode tahun 1990 dan seteusnya diprediksi telah berlipat tiga kalinya
Dampaknya, ketahanan pangan dapat terancam. Meningkatnya suhu bumi telah menanduskan tanah, serta meningkatkan hama dan penyakit. Krisis pangan akan memicu problem yang harus ditangani serius, guna mencegah kelaparan sesuai dengan salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDG).
Fakta-fakta ini patut diwaspadai, agar tak menimbulkan ketidak nyamanan makin besar Pemanasan bumi adalah permasalahan semua penduduk bumi. Kepentingan bersama ini perlu diselesaikan secara bersama pula, dengan action plan yang riil. Dengan spirit dan jiwa kekeluargaan di bumi, akan mudah terbentuk kesatuan global dan terbangun semangat gotong rotong yang bermuara kepada harmoni.
Tidak ada alteinatif lain bagi kita selain menyiapkan sejak dini dalam menghadapi dampak perubahan iklim global. Langkah prioritasnya adalah menyiapkan stakeholders untuk beradaptasi dengan perubahan iklim tersebut. Pada gilirannya, masyarakat haus bahu-membahu mewujudkan dunia yang ramah lingkungan. Mari kita hadapi bersama perubahan iklim global dengan tetap optimistis.(SM,27 Jan 2008)
